Skip to content
Home » Blog » Mupenas Berpartisipasi dalam Workshop PPID dan Unit Layanan Terpadu

Mupenas Berpartisipasi dalam Workshop PPID dan Unit Layanan Terpadu

  • admin 

Ditulis oleh : Reni Noeraeni,S.Pd

Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari Selasa & Rabu (3-4/12/2019) Museum Pendidikan Nasional UPI mengikuti workshop Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Unit Layanan Terpadu (ULT) dilingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang bertempat di Belviu Hotel, Jl. Dr. Setiabudi No. 35, Bandung. Workshop ini dihadiri oleh pimpinan tiap unit dan satu orang Liaison officer (LO) pelaksana ULT di Unit. PPID itu sendiri bertanggung jawab pada bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di Badan Publik (Dikutip dari ppid.upi.edu). Workshop PPID ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengembangan dan Sistem Informasi (Prof. Dr. Aim Abdul Karim, M.Pd.) selaku penanggung jawab PPID di Lingkungan UPI. Menurut beliau dengan diadakannya workshop PPID dan ULT merupakan salahsatu upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dan peningkatan mutu layanan publik di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, menghadirkan beberapa narasumber yaitu Dr. Yuliawan Kasmahidayat, M.Si. selaku kepala Kantor Humas UPI membahas materi tentang Kilas Balik Anugrah PPID UPI : Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik; Prof. Dr. Deni Darmawan, M.Si., selaku Kepala Seksi Publikasi dan Pengelolaan Media Kantor Humas membahas materi Strategi Pemeringkatan Lembaga Publik Universitas; Agus Wijayanto Nugroho dari Komisi Informasi Pusat RI membahas materi Pendampingan KIP dalam persiapan UPI menuju Klaster “Informatif”; materi yang terakhir diberikan oleh bapak Ardi yaitu Diskusi Hasil Pemeringkatan Monev KIP RI 2019 & Pendampingan pembuatan Press Realease kegiatan unit. Hasil dari kegiatan tersebut yaitu diharapkan bahwa setiap unit dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia serta masing-masing unit diharapkan dapat membuat daftar pelayanan publik yang terdapat di unit masing-masing. (Maisa Fitriani)